Berita

Kunjungan Kerja Kanwil BPN Prov. Jateng Ke Kantor Pertanahan di Eks Karesidenan Pekalongan

30 May 2013 | 07:32 - Kantor Wilayah Jawa Tengah  -  Liputan Admin

Kantor Wilayah Jawa Tengah

  EMAIL     PRINT



The Widgipedia gallery
requires Adobe Flash
Player 7 or higher.

To view it, click here
to get the latest
Adobe Flash Player.
Get this widget from WidgipediaGet this widget from WidgipediaMore Web & Desktop Widgets @ WidgipediaMore Web & Desktop Widgets @ Widgipedia
KUNJUNGAN KERJA KAKANWIL BPN PROV. JATENG KE KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BREBES, TEGAL, PEMALANG, PEKALONGAN DAN KOTA TEGAL
Kunjungan Kerja ke Eks Karesidenan Pekalongan Slideshow: Kanwil’s trip to 2 cities including Kabupaten Brebes (near Tegal) was created with TripAdvisor TripWow!

Selasa-Rabu (28-29 Mei 2013) Kakanwil BPN Prov. Jateng melaksanakan Kunjungan Kerja dan Bimbingan Teknis ke Kantah Kota Tegal, Kantah Kab. Brebes, Kantah Kab. Tegal, Kantah Kab. Pemalang dan Kantah Kab. Pekalongan. Kunjungan kerja ke 5 (lima) Kantor Pertanahan tersebut Kakanwil didampingi oleh Kepala Bidang dan Kabag TU dilingkungan Kanwil BPN Prov. Jateng.

Dalam kunjungan kerja ini Kakanwil meninjau lingkungan kantor pertanahan, ruang kerja, ruang arsip, ruang server dan loket pelayanan serta berdialog dan berdiskusi. menyampaikan arahan, motivasi serta evaluasi kepada seluruh jajaran Kantor Pertanahan di 5 (lima) Kantor Pertanahan, diantaranya yaitu Program-program strategis pertanahan untuk diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan yaitu 40% Bulan Juni, 30% Bulan September dan 30% Bulan Desember, capaian target merupakan prioritas namun tetap menjaga kualitas untuk itu harus dipatuhi juknis dan jadwal juklak. Pengaduan layanan pertanahan baik langsung, tertulis maupun website segera ditanggapi paling lambat 5 (lima) hari. Loket  pelayanan harus mencerminkan standar pelayanan publik yang dipersyaratkan dan untuk memenuhi tuntutan pencapaian layanan tertentu agar dibuatkan loket khusus yang melayani one day service. LARASITA harus dijadwalkan secara teratur, alih Fungsi penggunan tanah harus memperhatikan tata ruang dan peraturan perundangan lainnya serta menjaga hubungan yang harmonis dengan para stake holder.

Acara pembinaan dimasing-masing kantah diakhri dengan tanya jawab.